Kepala Partai Vietnam, To Lam, menekankan perlunya mempelajari aplikasi sandbox untuk membangun pertukaran aset digital.
Perdana Menteri Vietnam, Pham Minh Chinh, mendorong percepatan penyelesaian kerangka hukum untuk aset kripto pada akhir bulan ini. Ia memberikan arahan kepada Kementerian Keuangan dan Bank Negara Vietnam untuk segera merumuskan regulasi terkait.
Dalam arahan yang dikeluarkan Sabtu lalu, Kementerian Keuangan ditugaskan memimpin proyek ini dengan menyusun rancangan kebijakan pengelolaan aset digital. Kementerian juga akan bekerja sama dengan berbagai lembaga dan pemerintah daerah guna mempercepat pembentukan regulasi yang komprehensif.
Sementara itu, Bank Negara Vietnam akan bertanggung jawab dalam mengatur suku bunga, nilai tukar, dan pertumbuhan kredit, tegas Perdana Menteri. 
Seruan Mendesak Vietnam untuk Regulasi Aset Digital
Arahan ini muncul seminggu setelah Perdana Menteri Chinh menginstruksikan Kementerian Keuangan dan Kementerian Sains dan Teknologi untuk merancang kebijakan terkait kripto sebelum akhir kuartal kedua.
Pada bulan lalu, Ketua Partai Vietnam, To Lam, menyoroti pentingnya mengeksplorasi penerapan sandbox untuk mendukung pengembangan platform pertukaran aset digital.
Desakan Perdana Menteri untuk kerangka hukum kripto mencerminkan meningkatnya kesadaran akan peran kripto dalam dinamika global yang terus berkembang.
Ledakan Kripto – Peluang dan Tantangan
Berdasarkan laporan blockchain 2024 dari platform data Chainalysis, Vietnam menempati peringkat kelima dunia dalam hal adopsi kripto. Di kawasan Asia Pasifik, negara ini berada di posisi ketiga berdasarkan nilai kripto yang diterima.
Data dalam laporan tersebut mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 17 juta warga Vietnam yang memiliki aset kripto. Selain itu, investor di negara ini meraup keuntungan hampir 1,2 miliar USD dari Bitcoin dan mata uang kripto lainnya selama tahun 2023.
Namun, Vietnam belum memiliki definisi resmi untuk aset digital. Regulasi yang ada saat ini hanya mencakup konsep uang elektronik yang terkait dengan mata uang fiat, seperti kartu prabayar bank dan dompet elektronik. Ketiadaan kerangka hukum yang jelas mendorong beberapa bisnis kripto untuk pindah ke negara seperti Singapura atau Amerika Serikat, karena Vietnam belum menyediakan lisensi khusus untuk operasi kripto, menurut laporan dari Company Incorporation.
Keputusan Perdana Menteri menyoroti pentingnya peran Vietnam dalam revolusi aset digital global. Meskipun arah kebijakan spesifik belum diumumkan, langkah ini menunjukkan kesiapan negara untuk mengikuti tren regulasi kripto di tingkat internasional.
