OKX, yang dikelola oleh Aux Cayes Fintech Co. Ltd., diduga telah menjalankan layanan pertukaran aset digital di Thailand secara ilegal.
Komisi Sekuritas dan Bursa Thailand (SEC) telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan pengaduan pidana terhadap bursa kripto global OKX. Tuduhan tersebut menyatakan bahwa sejak 15 Oktober 2021, OKX telah beroperasi di wilayah Thailand tanpa mengantongi izin resmi yang diwajibkan.
Menurut laporan SEC, OKX menawarkan layanan pertukaran aset digital kepada pengguna di Thailand tanpa otorisasi, memungut biaya transaksi, dan mempromosikan layanannya secara aktif tanpa persetujuan regulator. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran yang masuk dalam kategori pidana. 
Divisi Kejahatan Ekonomi Thailand akan Menyelidiki Kasus OKX
Kasus ini kini berada di bawah penyelidikan Divisi Penindasan Kejahatan Ekonomi.
Selain platform bursa, sembilan individu juga didakwa atas tuduhan mempromosikan OKX, sebuah platform yang tidak berlisensi, melalui media sosial. Hal ini diungkapkan oleh konsultan keuangan Kapronasia.
OKX turut menjadi sorotan pihak berwenang Thailand karena dianggap lalai dalam penerapan prosedur know-your-customer (KYC) dan anti-pencucian uang (AML) yang memadai. Kelalaian semacam ini berisiko membuka peluang kerugian finansial bagi para investor di Thailand serta melemahkan pengawasan regulasi yang ada.
Jika terbukti bersalah, OKX beserta pihak-pihak yang terlibat dapat menghadapi hukuman penjara selama dua hingga lima tahun, denda yang berkisar antara 200.000 hingga 500.000 baht (sekitar $5.890-$14.630), serta denda harian sebesar 10.000 baht ($293) hingga kepatuhan dipenuhi, berdasarkan laporan Thanh Nien.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya intensif SEC Thailand dalam memperketat pengawasan terhadap platform aset digital. Sebelumnya, regulator telah mengambil tindakan serupa terhadap sejumlah bursa besar, seperti Binance dan Bybit.
Di luar Thailand, OKX juga menghadapi tekanan regulasi global. Bursa ini baru saja menyelesaikan pembayaran sebesar $504 juta kepada otoritas AS untuk operasi yang tidak berlisensi. Sebagai langkah strategis, OKX menunjuk mantan Gubernur New York Andrew Cuomo sebagai penasihat hukum guna menangani penyelesaian federal senilai $505 juta.
Cuomo, yang merupakan pengacara berlisensi di New York, mulai terlibat dengan OKX setelah pengunduran dirinya dari jabatan gubernur pada Agustus 2021. Selain itu, OKX juga memperkuat tim hukumnya dengan mengangkat Linda Lacewell sebagai Chief Legal Officer. Sebelumnya, Lacewell pernah menjabat sebagai Pengawas Departemen Jasa Keuangan New York (NYDFS) dan kini bertanggung jawab atas strategi regulasi serta kepatuhan global perusahaan.
OKX Menangguhkan Layanan DeFi di Tengah Pengawasan Media dan Tekanan Regulasi Uni Eropa
Bulan lalu, OKX memutuskan untuk menghentikan sementara layanan keuangan terdesentralisasi (DeFi), dengan alasan meningkatnya tekanan media dan dugaan serangan terorganisir yang dikaitkan dengan Grup Lazarus asal Korea Utara.
Dalam pernyataan resminya, perusahaan menegaskan bahwa meskipun mereka biasanya berfokus pada inovasi, tuduhan yang muncul tidak bisa diabaikan. OKX juga menekankan pentingnya meningkatkan upaya dalam memerangi kejahatan keuangan sebagai bagian dari komitmen mereka.
Langkah ini dilakukan di tengah persaingan yang semakin ketat dan pengawasan regulasi yang meningkat, khususnya dari Uni Eropa.
Keputusan tersebut muncul saat regulator Uni Eropa tengah menyelidiki dugaan pencucian dana sebesar $100 juta yang terkait dengan peretasan Bybit pada Februari 2025. Penyelidikan ini berpotensi membahayakan lisensi MiCA milik OKX, yang merupakan syarat penting untuk beroperasi di bawah regulasi kripto baru di kawasan tersebut.
